KomanderPanduan
1 · PreconstructionDokumen proyek / PANDUAN PRAKTIS

Evaluasi Tender dan Cara Mengajukan Sanggah dan Sanggah Banding (Aturan 2026)

Cara Pokja mengevaluasi penawaran tender konstruksi pemerintah: administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, koreksi aritmatik, harga satuan timpang, klarifikasi harga di bawah 80% HPS, serta cara dan batas waktu sanggah dan sanggah banding menurut Perpres 46/2025 dan Peraturan LKPP 3/2026.

Tim Komander.ai Panduan · 3 menit baca · Diperbarui 9 Oktober 2026

Disunting oleh Ravi MelwaniCEO & Co-founder Komander.ai

Angka harga dan aturan dirangkum dari sumber yang tercantum di bawah dan diperbarui berkala. Pastikan ke harga daerah dan instansi terkait sebelum dipakai.

Banyak penawaran gugur bukan karena harga, tetapi karena dokumen. Memahami urutan evaluasi membantu menyiapkan penawaran yang lolos, dan bila kalah dengan alasan yang keliru, tahu kapan dan bagaimana mengajukan sanggah.

Buka penawaranAdministrasiTeknisHargaKualifikasiPemenang, sanggah
Urutan evaluasi tender pascakualifikasi.

Cara penawaran dievaluasi

Contoh: HPS Rp1,2 miliar

SituasiAkibat
Penawaran setelah koreksi Rp936 jt (78% HPS)Klarifikasi kewajaran harga; siapkan analisa harga satuan
Bila dinyatakan wajarJaminan pelaksanaan Rp60 jt (5% HPS), bukan Rp46,8 jt (5% penawaran)
Harga satuan Rp1.150.000 terhadap HPS Rp1.000.000115%: kemungkinan dinilai timpang dan diklarifikasi
Mengajukan sanggah bandingJaminan sanggah banding Rp12 jt (1% HPS)

Sanggah dan sanggah banding

TahapBatas waktuCatatan
SanggahDiajukan lewat SPSE dalam 5 hari kalender setelah pengumuman pemenang, berakhir pada hari dan jam kerjaPokja menjawab paling lambat 3 hari kalender setelah masa sanggah berakhir
Sanggah bandingSesuai jadwal di SPSE dan Dokumen PemilihanHanya untuk pekerjaan konstruksi dan terintegrasi; disertai jaminan sanggah banding 1% HPS; dijawab KPA; menghentikan proses tender
Jawaban KPAPaling lambat 14 hari kalender setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding (Peraturan LKPP 3/2026)Aturan lama menyebut 14 hari kerja

Dasar hukum proyek pemerintah: Perpres 16/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025, dan Peraturan LKPP 3/2026 (ditetapkan September 2026, menggantikan Peraturan LKPP 12/2021). Tender yang dimulai sebelum aturan baru berlaku dan kontrak yang sudah ditandatangani tetap mengikuti aturan lama dan syarat kontraknya. Peraturan baru juga menyoroti pemilik manfaat peserta, persekongkolan dan pinjam bendera. Jaminan elektronik dengan tanda tangan elektronik dan e-meterai yang sah tidak perlu asli kertas. Selalu cek jadwal SPSE dan Dokumen Pemilihan paket Anda, karena dokumen itulah yang mengikat.

Alasan penawaran sering gugur

Kesalahan yang sering terjadi saat menyanggah

Mulai dari template

Panduan lengkapnya ada di Cara membuat laporan biaya konstruksi untuk mendeteksi pembengkakan sejak awal. Di sana ada template gratis (Excel atau Google Sheets) dan pemeriksa yang membaca workbook Anda sendiri.

Ambil templatePeriksa workbook saya

Siap memakai agen Komander di proyek Anda?

Bila workbook Anda sudah lengkap, ajukan pilot: kami bantu menghubungkan data proyek Anda ke Agen Keuangan, Biaya dan Jadwal, dan meninjau laporan pertamanya bersama Anda.

Kirim lewat GmailAplikasi email

Kirim ke melwani@komander.ai. Hasil pemeriksaan workbook Anda ikut dilampirkan bila ada; isi workbook tidak dikirim.

Pertanyaan umum

Berapa lama batas waktu sanggah tender?

Lima hari kalender setelah pengumuman pemenang, berakhir pada hari dan jam kerja, diajukan lewat SPSE. Tanggal pastinya ada di jadwal tender di SPSE.

Berapa jaminan sanggah banding?

Satu persen dari HPS, dan sanggah banding hanya berlaku untuk pekerjaan konstruksi dan terintegrasi.

Apa yang terjadi bila penawaran di bawah 80% HPS?

Pokja mengklarifikasi kewajaran harga. Bila tidak wajar, penawaran gugur; bila wajar, jaminan pelaksanaan menjadi 5% dari HPS.

Referensi

  1. JDIH LKPP: Peraturan LKPP 3/2026: pedoman pengadaan melalui penyedia
  2. Rajah & Tann: Peraturan LKPP 3/2026: perubahan utama dan tanggal berlaku
  3. Perpres 16/2018 Pasal 33 (pasal.id): jaminan pelaksanaan 5% HPS
  4. Permen PUPR 14/2020 (JDIH BPK): metode evaluasi tender konstruksi
  5. JDIH LKPP: Lampiran Peraturan LKPP 4/2024: sanggah 5 hari kalender