Laporan evaluasi tender resmi menunjukkan pola yang sama: penawaran gugur karena SBU tidak sesuai, personel manajerial tanpa SKK, alat tidak sesuai syarat, atau personel yang sama diusulkan dua peserta. Semua itu bisa dicegah dengan satu daftar periksa sebelum mengunggah penawaran.
Daftar periksa kualifikasi
| Yang diperiksa | Syarat | Catatan |
|---|---|---|
| NIB dan SBU | Subklasifikasi dan kualifikasi sama dengan LDP | Kode setara atau kualifikasi lebih tinggi tidak otomatis diterima |
| Personel manajerial | SKK sesuai jabatan di LDP | Paket kecil biasanya meminta manajer proyek, manajer teknik, manajer keuangan dan ahli atau petugas K3 |
| Pengalaman | Umumnya pekerjaan sejenis dalam 4 tahun terakhir | Bukti kontrak dan BAST; cek LDP paket |
| Sisa Kemampuan Paket (SKP) | SKP = KP dikurangi paket yang sedang dikerjakan; KP 5 untuk usaha kecil, 6 untuk non kecil | Pokja menilai dari data pekerjaan berjalan |
| Kemampuan Dasar (KD) | KD = 3 × NPt untuk usaha menengah dan besar | NPt = nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun |
| Peralatan utama | Milik, sewa beli, atau sewa dengan perjanjian dan bukti milik pemberi sewa | Surat dukungan saja tidak diterima |
| Pajak | KSWP valid | Cek di hari unggah penawaran |
| Jaminan penawaran | Hanya untuk HPS di atas Rp10 miliar, 1 sampai 3% dari HPS | Bank garansi atau surety bond |
Rumus SKP dan KD di atas berasal dari Permen PUPR 14/2020 yang masih berlaku untuk dokumen tender konstruksi. Selalu cocokkan dengan LDK paket Anda.
Contoh: paket M8 dengan pagu Rp3 miliar
| Cek | Kondisi perusahaan contoh | Hasil |
|---|---|---|
| SKP usaha kecil | KP 5, sedang mengerjakan 3 paket | SKP = 2: boleh ikut |
| Personel | 4 orang dengan SKK, tidak dipakai di penawaran lain | Lulus |
| Alat | Molen milik sendiri; vibrator sewa dengan perjanjian dan bukti milik pemberi sewa | Lulus |
| Jaminan penawaran | HPS Rp2,9 miliar | Tidak perlu (di bawah Rp10 miliar) |
Yang baru di 2026
- Pinjam bendera dilarang tegas di Peraturan LKPP 3/2026: meminjamkan atau memakai nama perusahaan lain dan mengalihkan seluruh pekerjaan. Subkon sebagian pekerjaan tetap boleh. Sanksinya bisa gugur, pemutusan kontrak dan daftar hitam.
- Menurut ringkasan SE LKPP 3/2026, kantor cabang yang dibentuk kurang dari 30 hari kalender sebelum pengumuman bisa menjadi petunjuk pinjam bendera.
- Data kualifikasi yang sudah terverifikasi di sistem bisa tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali data itu diperbarui.
- Data pemilik manfaat dievaluasi untuk pengadaan yang diumumkan sejak 1 November 2026.
- Penilaian kinerja penyedia sebagai syarat kualifikasi ditunda sampai fiturnya siap di sistem.
Langkah sebelum mengunggah
- Salin semua syarat kualifikasi dari LDK ke daftar periksa sendiri.
- Cocokkan kode SBU huruf demi huruf.
- Kunci personel per paket dan jangan memakai orang yang sama di penawaran lain.
- Hitung SKP dari daftar kontrak yang benar benar berjalan.
- Kumpulkan bukti alat: faktur atau perjanjian sewa dengan bukti milik.
- Cek KSWP dan masa berlaku SBU di hari unggah.
Aturan yang berlaku November 2026: Perpres 16/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025, dan Peraturan LKPP 3/2026 (September 2026) yang menggantikan Peraturan LKPP 12/2021. Aturan ini masih dalam masa peralihan (SE Kepala LKPP 3/2026), jadi yang mengikat untuk setiap paket adalah Dokumen Pemilihan paket itu (LDP dan LDK) dan jadwal di SPSE.
Kesalahan yang sering terjadi
- Subklasifikasi SBU berbeda dengan yang diminta.
- Personel manajerial tanpa SKK atau tidak memenuhi syarat jabatan.
- Alat utama hanya didukung surat dukungan.
- Orang yang sama diusulkan dua peserta, sehingga semua penawarannya gugur.
- Paket berjalan melebihi SKP.
Panduan lengkapnya ada di Cara membuat laporan biaya konstruksi untuk mendeteksi pembengkakan sejak awal. Di sana ada template gratis (Excel atau Google Sheets) dan pemeriksa yang membaca workbook Anda sendiri.
Siap memakai agen Komander di proyek Anda?
Bila workbook Anda sudah lengkap, ajukan pilot: kami bantu menghubungkan data proyek Anda ke Agen Keuangan, Biaya dan Jadwal, dan meninjau laporan pertamanya bersama Anda.
Kirim lewat GmailAplikasi email
Kirim ke melwani@komander.ai. Hasil pemeriksaan workbook Anda ikut dilampirkan bila ada; isi workbook tidak dikirim.
Pertanyaan umum
Apa penyebab paling umum penawaran gugur di kualifikasi?
Di laporan evaluasi resmi yang sering muncul: SBU tidak sesuai, personel manajerial tanpa SKK, alat utama tidak sesuai syarat, dan personel yang sama diusulkan oleh dua peserta.
Bagaimana menghitung sisa kemampuan paket (SKP)?
SKP = KP dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan. KP adalah 5 untuk usaha kecil dan 6 untuk usaha non kecil menurut Permen PUPR 14/2020.
Kapan jaminan penawaran wajib?
Untuk pekerjaan konstruksi dengan HPS di atas Rp10 miliar, sebesar 1 sampai 3% dari HPS.
Referensi
- Standar Dokumen Pemilihan PUPR (JDIH BPK): evaluasi dan koreksi aritmatik
- PPID Jakarta: laporan evaluasi penawaran: gugur karena SBU dan SKK
- Pasal 30 Perpres 46/2025 (pasal.id): jaminan penawaran
- Dinas PUPR Blitar: pokok perubahan Permen PUPR 14/2020: KD dan SKP
- iDE Tax & Legal: Peraturan LKPP 3/2026 dan pinjam bendera: larangan pinjam bendera
- Khalid Mustafa: SE LKPP 3/2026: petunjuk pinjam bendera