Tender pemerintah terbuka untuk semua kontraktor yang izinnya cocok dengan paket. Paket dengan pagu sampai Rp15 miliar bahkan dicadangkan untuk usaha kecil. Yang membuat banyak kontraktor gagal sebelum mulai adalah persiapan: kode SBU tidak cocok, status pajak tidak valid, atau akun belum siap ketika paket yang pas muncul.
Yang perlu disiapkan
| Dokumen atau akun | Untuk apa | Catatan |
|---|---|---|
| NPWP badan dan akta | Identitas perusahaan | Data harus sama di semua sistem |
| NIB lewat OSS dengan KBLI konstruksi | Izin berusaha | KBLI harus sejalan dengan subklasifikasi SBU |
| SBU (Sertifikat Badan Usaha) | Wajib untuk setiap usaha jasa konstruksi (UU 2/2017 Pasal 30) | Subklasifikasi dan kualifikasi harus cocok dengan paket |
| SKK personel | Syarat personel manajerial dan penanggung jawab | Tanpa SKK, personel tidak dihitung |
| KSWP valid | Bukti status wajib pajak | Diperiksa di dokumen tender |
| Akun INAPROC | Masuk ke layanan pengadaan nasional | Verifikasi wajah dan KTP, satu NIK satu akun |
Aturan izin sektor konstruksi kini Permen PU 6/2025 (menggantikan Permen PUPR 6/2021). Urutan di atas adalah urutan yang paling masuk akal, karena SBU butuh NIB dan SKK personel; tidak ada satu aturan yang menetapkan urutannya.
Akun INAPROC dan SIKaP
Sejak surat Deputi LKPP 17 November 2025, penyedia diminta membuat akun INAPROC di akun.inaproc.id: email pribadi, kode OTP telepon, profil perusahaan dengan NIB, NPWP dan surat PKP, lalu verifikasi wajah dan foto KTP untuk sertifikat elektronik. Satu NIK hanya untuk satu akun. Selama SPSE lama belum ditutup, login SPSE dan SIKaP yang lama tetap dipakai. Data penyedia yang sudah terverifikasi bisa dipakai di semua LPSE. Cek di LPSE terdekat apakah masih ada verifikasi dokumen asli.
Batas nilai yang menentukan peluang Anda
| Batas nilai | Aturan | Dasar |
|---|---|---|
| Sampai Rp400 juta | Pekerjaan konstruksi boleh lewat pengadaan langsung | Perpres 46/2025 Pasal 1 |
| Pagu sampai Rp15 miliar | Dicadangkan untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, kecuali pekerjaannya butuh kemampuan teknis yang tidak dimiliki usaha kecil | Perpres 46/2025 Pasal 65 ayat 3 |
| HPS di atas Rp10 miliar | Wajib jaminan penawaran 1 sampai 3% dari HPS | Perpres 46/2025 Pasal 30 |
| Kontrak di atas Rp200 juta | Wajib jaminan pelaksanaan 5% nilai kontrak (5% HPS bila penawaran di bawah 80% HPS) | Perpres 46/2025 Pasal 33 |
Sejak 1 September 2026, Peraturan LKPP 2/2026 juga membuka katalog elektronik untuk pekerjaan konstruksi dengan prioritas usaha lokal, jadi sebagian pekerjaan dibeli lewat e-purchasing, bukan tender.
Contoh: paket pertama di Bekasi, Jawa Barat
| Item | Nilai | Artinya |
|---|---|---|
| Pagu rehabilitasi gedung kantor | Rp1,8 miliar | Di bawah Rp15 miliar: dicadangkan untuk usaha kecil |
| HPS | Rp1,75 miliar | Di bawah Rp10 miliar: tanpa jaminan penawaran |
| Penawaran setelah koreksi | Rp1,6 miliar (91% HPS) | Di atas 80% HPS: tidak ada klarifikasi kewajaran harga |
| Jaminan pelaksanaan bila menang | Rp80 juta (5% dari Rp1,6 miliar) | Siapkan plafon bank garansi sebelum menawar |
Langkah mencari dan mengikuti paket
- Pantau rencana pengadaan tahun berjalan di SIRUP untuk instansi di wilayah Anda.
- Cek pengumuman tender di LPSE instansi (spse.inaproc.id/nama-instansi) dan cocokkan subklasifikasi SBU, kualifikasi dan lokasi.
- Unduh Dokumen Pemilihan dan baca LDP serta LDK sebelum memutuskan ikut.
- Ikuti pemberian penjelasan (aanwijzing) di SPSE dan unduh setiap adendum.
- Unggah penawaran sebelum batas waktu; jangan menunggu jam terakhir.
- Pantau hasil evaluasi. Bila ada keberatan, sanggah diajukan dalam 5 hari kalender setelah pengumuman pemenang (berakhir pada hari dan jam kerja); tanggal pastinya ada di jadwal SPSE.
Aturan yang berlaku November 2026: Perpres 16/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025, dan Peraturan LKPP 3/2026 (September 2026) yang menggantikan Peraturan LKPP 12/2021. Aturan ini masih dalam masa peralihan (SE Kepala LKPP 3/2026), jadi yang mengikat untuk setiap paket adalah Dokumen Pemilihan paket itu (LDP dan LDK) dan jadwal di SPSE. Sejak 1 November 2026 data pemilik manfaat (beneficial ownership) peserta juga dievaluasi.
Kesalahan yang sering terjadi
- Subklasifikasi SBU tidak sama dengan yang diminta LDP, walau kualifikasinya lebih tinggi.
- KBLI di NIB tidak sejalan dengan SBU.
- SBU kedaluwarsa atau status KSWP tidak valid saat batas akhir penawaran.
- Akun dibuat mendadak ketika paket sudah diumumkan.
- Memakai batas waktu dari panduan lama, bukan dari jadwal SPSE.
Panduan lengkapnya ada di Cara membuat laporan biaya konstruksi untuk mendeteksi pembengkakan sejak awal. Di sana ada template gratis (Excel atau Google Sheets) dan pemeriksa yang membaca workbook Anda sendiri.
Siap memakai agen Komander di proyek Anda?
Bila workbook Anda sudah lengkap, ajukan pilot: kami bantu menghubungkan data proyek Anda ke Agen Keuangan, Biaya dan Jadwal, dan meninjau laporan pertamanya bersama Anda.
Kirim lewat GmailAplikasi email
Kirim ke melwani@komander.ai. Hasil pemeriksaan workbook Anda ikut dilampirkan bila ada; isi workbook tidak dikirim.
Pertanyaan umum
Apa saja syarat ikut tender proyek pemerintah?
NIB dengan KBLI konstruksi, SBU yang subklasifikasi dan kualifikasinya cocok dengan paket, personel ber-SKK, status pajak (KSWP) valid, dan akun pengadaan (INAPROC atau SPSE/SIKaP selama masa peralihan).
Paket berapa yang dicadangkan untuk kontraktor kecil?
Paket dengan pagu sampai Rp15 miliar dicadangkan untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi (Perpres 46/2025 Pasal 65 ayat 3), kecuali pekerjaannya butuh kemampuan teknis yang tidak dimiliki usaha kecil.
Berapa batas pengadaan langsung pekerjaan konstruksi?
Sampai Rp400 juta menurut Perpres 46/2025.
Referensi
- JDIH LKPP: Perpres 16/2018 konsolidasi sampai Perpres 46/2025: batas nilai dan jaminan
- Pasal 65 Perpres 46/2025 (pasal.id): paket usaha kecil sampai Rp15 miliar
- DJPb KPPN Gunungsitoli: pengadaan langsung menurut Perpres 46/2025: batas Rp400 juta
- Surat Deputi LKPP 17 November 2025: pendaftaran akun INAPROC penyedia: akun INAPROC
- JDIH LKPP: Peraturan LKPP 2/2026: katalog elektronik konstruksi
- UKPBJ: poin penting SE LKPP 3/2026: masa peralihan